Tidak perlu maklum keluarga jika peluk Islam

KUALA LUMPUR: Persidangan Penyelarasan Undang-Undang Syarak/Sivil ke-18 sebulat suara berpendapat tidak perlu bagi seseorang yang ingin memeluk Islam memaklumkan hasratnya itu kepada keluarga terlebih dulu.

Persidangan tiga hari di Seremban yang berakhir kelmarin itu, memutuskan tiada nas mensyaratkan supaya pemakluman kepada keluarga dibuat sebelum seseorang itu memeluk Islam.

Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Datuk Wan Mohamad Sheikh Abdul Aziz, dalam satu kenyataan semalam, berkata persidangan itu juga memutuskan peruntukan undang-undang sedia ada mengenai kemasukan Islam serta perkara berkaitan dengannya sudah mencukupi dan ia perlu diteruskan.

“Ahli persidangan berpendapat supaya perkara pemakluman ini diserahkan kepada kebijaksanaan orang yang ingin memeluk agama Islam itu sendiri.

“Bagaimanapun, kaedah pendaftaran, penjagaan dan pengajaran mualaf perlu digubal dengan mantap dan berkesan,” katanya yang mempengerusikan persidangan itu.

Persidangan yang disertai Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri, Mufti Negeri, Ketua Hakim Syarie Negeri serta Pengarah Jabatan/Majlis Agama Islam Negeri itu diadakan bagi membincangkan mengenai cadangan mewajibkan orang bukan Islam yang ingin memeluk Islam memaklumkan kepada keluarga mereka mengenai status agama mereka.

Cadangan itu dibangkitkan pada mesyuarat Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang dipengerusikan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 10 April lalu.

Perdana Menteri menjelaskan cadangan untuk memperkenalkan peraturan baru itu bertujuan mengelak berbangkit masalah apabila mereka yang memeluk Islam meninggal dunia kelak.

Abdullah dilaporkan berkata, dengan adanya peraturan baru itu, orang bukan Islam yang memeluk Islam perlu mempunyai dokumen yang menunjukkan keluarganya dimaklumkan mengenai agama barunya.

Wan Mohamad bagaimanapun berkata, selepas dibincangkan secara terperinci, persidangan itu berpendapat tiada keperluan untuk melaksanakan cadangan berkenaan.

“Berdasarkan hukum syarak juga, kewajipan dan tanggungjawab terhadap ibu bapa yang tidak memeluk Islam tidak terhenti meskipun seseorang itu sudah memeluk Islam,” katanya.

Sazarina Shahrim (Berita Harian)

Advertisements

Amien Rais: Ahmadiyah punya hak hidup

Karut-marut persoalan Ahmadiyah memasuki babak baru. Dua pekan lalu, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat menerbitkan rekomendasi bahwa organisasi keagamaan yang telah ada di bumi Nusantara sebelum Republik berdiri itu menyimpang dari Islam dan diminta menghentikan kegiatannya.

Sebuah surat keputusan bersamadisiapkan oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama–sedang digodok untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Ada kabar, bakal keluar larangan bagi Ahmadiyah menyebarkan ajarannya di Indonesia.

Di sisi lain, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, dengan tegas membela Ahmadiyah. Pengacara berambut perak itu menyebut pelarangan Ahmadiyah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1939 tentang Hak Asasi Manusia sekaligus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional mengenai hak sipil dan politik yang menjamin dan melindungi warga negara dalam beribadah dan berkeyakinan.

Di tengah pro-kontra yang kembali bergulir, bekas Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais menawarkan jalan tengah mengatasi persoalan Ahmadiyah. Ia mengusulkan agar Ahmadiyah dilarang menyebarkan ajarannya secara terbuka, tapi masih boleh secara tertutup. Dan hak hidup mereka sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus dijaga.

Menjelang peringatan sepuluh tahun Reformasi, salah satu komponen bangsa, yaitu Ahmadiyah, dianggap menyimpang dan direkomendasikan untuk menghentikan kegiatannya. Padahal, di masa Orde Baru saja, mereka bisa hidup damai.…
Di zaman Orde Lama, mereka juga bisa hidup tenang. Saya mencium ada kelompok siluman yang melakukan semacam operasi intel untuk memperkeruh suasana, menghancurkan ketenangan masyarakat. Munculnya masalah Ahmadiyah seperti konflik Islam-Kristen di Ambon dulu yang amat mengejutkan, karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Padahal hubungan harmonis antara penganut Islam dan Kristen di sana tadinya selalu menjadi contoh kebanggaan nasional. Ketika berkunjung ke luar negeri, sering kali kita menyebut bahwa Pancasila telah memungkinkan anak-anak bangsa yang berbeda agama bisa bekerja sama secara harmonis dan rukun. Tidak ada pertentangan, apalagi sampai konfrontasi fisik.

Mengapa Anda menyebut siluman? Bukankah organisasi yang menentang Ahmadiyah jelas, seperti Forum Umat Islam?
Itu kan organisasi yang muncul. Yang muncul jelas konkret. Bagian dari umat Islam. Tapi yang merekayasa ini harus dicari.

Apakah Anda mendapat informasi intelijen soal kelompok siluman ini?
Tidak ada sama sekali. Tapi kriminalisasi dan demonisasi Ahmadiyah ini sebuah rekayasa politik dan psikologi massa. Ini musibah. Umat Islam harus hati-hati.

Sudah berapa lama Anda mengenal Ahmadiyah?
Ahmadiyah sudah ada di Indonesia sejak saya kecil. Ketika saya masuk Universitas Gadjah Mada pada 1962, saya lihat beberapa tokoh universitas ada yang menjadi penganut Ahmadiyah. Yang terkenal itu Doktor Ahmad Djojosoegito. Mereka juga punya sekolah teknik menengah dan sekolah menengah atas di Yogyakarta.

Selama ini masyarakat tidak ada masalah dengan mereka?
Sama sekali tidak ada. Mengapa dalam dua tahun terakhir ini diributkan? Kalau Ahmadiyah dikatakan menyimpang dari akidah Sunni, sejak lahirnya, ya, sudah menyimpang. Ahmadiyah Qadian ataupun Lahore menganggap Mirza Gulam Ahmad sebagai Imam Mahdi.

Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat telah merekomendasikan Ahmadiyah menghentikan kegiatan mereka….
Saya menyayangkan mengapa badan itu ketika membuat rekomendasi tidak sekaligus melarang umat Islam melakukan kekerasan atau merusak masjid atau kantor milik Ahmadiyah. Perusakan itu perbuatan yang tidak islami. Kalau ada rekomendasi itu, mungkin orang-orang yang mau melakukan kekerasan akan berpikir dulu. Rekomendasi itu tidak bijak karena tidak melihat implikasi sosial, politik, psikologi, dan keagamaan dari yang direkomendasikan.

Sekarang pemerintah sedang menggodok surat keputusan bersama tentang Ahmadiyah. Apa implikasinya jika Ahmadiyah harus dilarang?
Kalau dilarang akan menjadi preseden yang luar biasa. Kapan-kapan kalau ada sebuah sekte muncul dan tidak sesuai dengan selera serta pandangan keimanan mainstream, kembali akan dihajar, dengan diktum sebagai aliran sesat dan ramai-ramai akan dikeroyok massa. Masalah ini sudah masuk ke wilayah yang amat sangat rumit dan sensitif, sudah karut-marut. Tapi tampaknya pemerintah seolah-olah tidak tahu.

Maksudnya?
Mengapa tiba-tiba Ahmadiyah dijadikan sasaran? Apalagi melibatkan aksi massa yang melibatkan ribuan orang dan well-organized. Ini menimbulkan tanda tanya. Saya curiga persoalan ini sengaja dimunculkan supaya masyarakat lupa akan persoalan kenaikan harga bahan pokok, dari kegagalan pemerintah mengatasi kondisi infrastruktur yang sudah hancur-hancuran. Supaya masyarakat lupa akan kenyataan bahwa pemerintah ini sudah menjadi broken government.

Anda curiga pemerintah berada di balik aksi anti-Ahmadiyah? Kalau benar, bukankah kekerasan ini membuat citra pemerintah menjadi jelek menjelang pemilihan umum?
Saya kira ini tidak langsung berhubungan dengan pemilihan umum. Tapi di mana pun, pemerintah yang sedang anjlok citranya karena tidak bisa mengatasi masalah mendasar yang dihadapi rakyatnya biasanya menjadi kreatif dan inovatif menciptakan suatu isu yang tahan agak lama.

Tujuannya?
Untuk memalingkan perhatian masyarakat dari jumlah pengangguran yang membengkak, kelaparan, dan kesengsaraan masyarakat. Dulu Bung Karno mengganyang Malaysia. Padahal Malaysia tidak ada salahnya. Tiap hari pawai, sampai lupa inflasi sudah 900 persen. Lupa bahwa di desa atau di kota sudah ada orang yang makan tikus bakar. Rakyat jadi asyik masyuk dengan konflik dan melupakan, bukan sejenak-dua jenak, tapi cukup lama kesusahannya. Saya bisa saja keliru, tapi saya mengamati, pemerintah yang bingung kadang-kadang mencari isu yang mengalihkan perhatian masyarakat.

Bagaimana sesungguhnya sikap umat Islam terhadap Ahmadiyah?
Coba tanya ke gajah-gajahnya organisasi Islam, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya kira mereka tidak setuju dengan cara seperti ini. Walaupun di Badan Koordinasi itu ada orang Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, kalau Hasyim Muzadi atau Din Syamsuddin ditanya, saya kira keduanya tidak akan setuju dengan kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Dari segi agama, bagaimana semestinya menyikapi Ahmadiyah?
Bagi orang yang membaca Al-Quran, sudah jelas sekali. Tiap anak-cucu Adam punya hak sepenuhnya untuk menganut agama yang dia pilih. Anak kecil juga hafal surat Al-Kafirun: lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini mengajari kita semua supaya ada koeksistensi secara damai di antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Dalam Al-Quran juga dikatakan, “Barang siapa ingin kafir, silakan kafir. Barang siapa ingin beriman, silakan beriman.”

Jadi tidak ada paksaan dalam beragama?
Yang paling penting, tidak ada paksaan dalam beragama. Saya membaca tarikh Nabi, beliau tidak pernah mengajari supaya sebuah sekte yang dianggap menyimpang dibasmi dengan kekerasan. Orang kafir juga harus dilindungi karena punya hak hidup.

Konstitusi kita juga menjamin kebebasan orang beribadah?
Ya, itu jelas sekali. Jadi Tuhan sang Maha Pemurah dan pencipta langit dan bumi telah menciptakan keragaman. Ya, sudah.

Secara politik, apa sebenarnya yang dikhawatirkan dari Ahmadiyah?
Ahmadiyah bukan gerakan politik. Bahkan istilah jihad di tangan Ahmadiyah menjadi melempem. Buat mereka, jihad berarti berdakwah saja. Jadi keliru kalau ada yang menganggap Ahmadiyah akan mengembangkan negara syariah. Beberapa stasiun televisi mereka di Eropa hanya bicara tentang ajaran Islam, akhlak, dan ekonomi.

Bagaimana profil orang Ahmadiyah?
Di Pakistan mereka tetap eksis. Mereka naik haji ke Mekkah dan Madinah, juga tetap salat lima waktu. Bahkan setahu saya, banyak jenderal angkatan laut, darat, dan udara di Pakistan orang Ahmadiyah. Bahkan pemenang Nobel Fisika, Dr Abdussalam, juga orang Ahmadiyah. Jadi mereka itu sekumpulan orang intelektual. Bahkan, kalau mau jujur, yang menyiarkan agama Islam di Eropa, ya, orang-orang Ahmadiyah lewat stasiun televisi dan stasiun radio.

Mungkinkah persoalan Ahmadiyah dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat, karena ada partai yang kencang mendukung pelarangan Ahmadiyah?
Saya yakin sekali tidak akan sampai ke Dewan. Kalau mengharapkan Dewan memvonis Ahmadiyah, itu mission impossible.

Mengapa?
Saya agak paham peta di Dewan. Membuat semua anggota Dewan yang fraksinya berbeda-beda mengompori pemerintah supaya melarang Ahmadiyah, itu tidak terbayangkan. Unthinkable. Ya, mungkin ada satu-dua fraksi yang ingin melarang Ahmadiyah. Tapi, berdasarkan pengalaman saya, Dewan akan selalu kembali ke titik tengah. Tidak mau diajak ekstrem.

Bagaimana sebaiknya jalan tengah untuk Ahmadiyah?
Sekalipun Ahmadiyah dianggap aliran yang menyimpang dari tradisi Sunni, di luar mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, Syafei, hak hidup mereka harus dihormati. Itu konsekuensi dari demokrasi dan konstitusi kita. Nah, jalan tengahnya, Ahmadiyah dilarang menyebarkan secara terbuka keimanannya, secara tertutup bolehlah. Tapi, karena mereka bagian dari tubuh bangsa Indonesia, boleh tetap ada. Wong jadi komunis juga boleh, kok.

Bagaimana dengan tuntutan agar Ahmadiyah diminta keluar dari Islam?
Enggak betul itu. Yang punya Islam itu Allah. Saya meratapi mengapa sepertinya benang emas Quran itu dilupakan. Kalau kita kembali ke Quran, kita kan disuruh menyeru kepada kebenaran, kepada agama Allah dengan cara yang baik, kearifan, mujadalah yang indah, debat yang sejuk, wonderful. Tidak ada dalam Al-Quran menyuruh mengepalkan tinju dan memburu orang yang berbeda pendapat. Saya setuju pernyataan Din Syamsuddin: “Jangan paksakan Ahmadiyah keluar dari Islam.” Sebab, mereka memang tidak mau. Mereka merasa Islam.

Bagaimana bila Ahmadiyah akhirnya dilarang, masjid-masjidnya ditutup?
Itu akan membuat Indonesia menjadi negara yang sangat tidak simpatik.

Apa yang akan Anda lakukan?
Ya, saya tidak setuju saja. Wong saya cuma rakyat biasa.

Siapa yang untung dengan karut-marut persoalan Ahmadiyah?
Yang untung yang tidak senang Indonesia tenteram.
***

Amien Rais

Tempat dan Tanggal Lahir:
Surakarta, Jawa Tengah, 26 April 1944

Pendidikan:
Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, 1968
Student fellow di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, 1968-1969
Meraih gelar master di Universitas Notre Dame, Indiana, 1974
Meraih PhD bidang ilmu politik di Universitas Chicago, 1984
Mengikuti program Post-Doctoral Universitas George Washington, Washington, DC, 1988

Karier:
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1995
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, 1999-2004
Menjadi salah satu kandidat presiden pada Pemilihan Umum 2004

*)Majalah TEMPO

SKB sesatkan Ahmadiyah

Maju-mundur. Itulah kesannya. Maju takut, mundur pun tak mau. Itulah pemerintah Indonesia menyikapi kasus Ahmadiyah. Desakan kuat untuk ‘menyesat’kan Ahmadiyah sangat kuat, terutama datang dari kelompok Islam garis keras, yang juga didukung oleh beberapa organisasi Islam yang sering melakukan demo, sweeping, dan pelbagai kekerasan dalam membela agama mereka. Mereka ini yang sering disebut sebagai ‘preman berjubah’. Bukan itu saja, desakan untuk segera melarang Ahmadiyah juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga swadaya masyarakat Islam yang entah mengapa bertindak sebagai otoritas satu-satunya di negara ini kalau sudah menyangkut masalah Islam.

namun desakan beberapa kelompok Islam yang lebih arif pun tak kurang kuat. Mereka ini mengingatkan pemerintah untuk menjamin kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Mereka pun menyodorkan fakta, bahwa Ahmadiyah sudah ada di sini sejak 1925, dan selama itu tidak pernah dilarang dan terbukti mampu hidup berdampingan dengan damai dengan pemeluk agama dan kepercayaan lainnya. Mereka ada di sini dengan tenang ketika menjelang kemerdekaan, ketika sudah merdeka, ketika Sukarno berkuasa, ketika Indonesia dipimpin Suharto, Habibie, Gus Dur dan bahkan Megawati.

Tetapi mengapa hujatan untuk menghancurkan mereka, dengan alasan bahwa Ahmadiyah sudah keluar dari ajaran Islam, baru menguat justru ketika SBY-Kalla berkuasa? Apakah pemerintah ini begitu lemah terhadap fenomena menguatnya Islam garis keras di sini? Ataukah SBY-Kalla bagian dari itu? Atau pemerintah sekarang sekedar tersandera kelompok politik Islam yang memang bertambah kuat?

Apakah pemerintah Indonesia akan mampu menjaga bandul itu tetap di tengah? Tidak ke kiri dan tidak ke kanan? Kepentingan menjelang PEMILU 2009 mungkin akan mempengaruhi apapun keputusan yang diambil SBY-Kalla.

Didik Budiarto