GOLPUT: Golongan Putih

Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah baru saja usai, dan pasangan Bibit – Rustriningsih, menurut hitungan cepat (quick count) berhasil memenangi pilkada itu. Hitungan cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survey itu menunjukkan pasangan BIRU (Bibit-Rustriningsih) meraup suara hingga sekitar 40%, jauh melampaui perolehan suara para kandidat lain. Kemenangan pasangan itu, yang diusung PDIP memang menarik dicermati. Bukan saja karena PILKADA menyajikan fakta bahwa Partai Golkar lagi-lagi kalah dan ternyata mesin politik PDIP berjalan bagus, tapi juga kenyataan bahwa tingkat keikutsertaan rakyat Jawa Tengah di PILKADA itu tergolong rendah. Ada sekitar 49% penduduk dari Jawa Tengah memilih menjadi GOLPUT (Golongan Putih). Itu berarti lebih dari12 juta orang dari 25 juta penduduk Jawa Tengah yang mempunyai hak pilih sah memilih tidak memilih alias GOLPUT.

Fakta itu juga bisa bermakna pemenang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah kemirin sejatinya dimenangi oleh GOLPUT karena jumlah GOLPUT melebihi angka suara yang diraih oleh pemenang. Malah GOLPUT juga sudah mengalahkan partai-partai besar dalam pilkada itu, termasuk diantaranya PDIP dan Golkar.

Wawancara khusus dengan Presiden Abdurrachman Wahid

Wawancara saya dengan Presiden Abdurrachman Wahid di Istana Merdeka (di awal masa pemerintahannya)

Minggu lalu, bekas Presiden Abdurrachman Wahid, yang lebih dikenali sebagai Gus Dur, menyampaikan ancaman bahwa beliau dan para pendukungnya akan memilih menjadi ‘golput’ dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung 2009 nanti. Wacana dan ancaman itu beliau sampaikan selepas Partai Kebangkitan Bangsa yang belaiu pimpin dikalahkan PKB Muhaimin Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika seruan Gus Dur itu wujud dan diikuti oleh warga NU yang nyatanya masih lebih banyak yang setia kepada Gus Dur, jumlah GOLPUT dalam PEMILU dan Pemilihan Presiden langsung 2009 nanti akan menggelembung.

Wawancara khusus dengan Presiden Abdurrachman Wahid di Bina Graha

Wawancara saya dengan Presiden Abdurrachman Wahid di Bina Graha (Menjelang beliau berhenti)

Beruntung wacana Golput yang menggelinding bak bola salju segera ditanggapi beberapa tokoh nasional. Bekas presiden Megawati yang hingga sekarang masih kekal menjadi ketua umum PDIP menolak anjuran golput di pemilu 2009, malah ia menilai anjuran itu tak pantas di era reformasi dan demokrasi sekarang ini. Penolakan juga disampaikan oleh Din Syamsudin, ketua PP Muhamadiyah. Ketua PB NU, KH. Hasyim Muzadi pun serta merta memberikan klarifikasi bahwa NU tidak ada hubungannya dengan wacana golput yang dilempar Gus Dur.

Apa itu ‘golput’? Pembaca di luar Indonesia tentu tak faham istilah ini. Golput adalah singkatan dari ‘golongan putih’, yang bermakna perseorangan yang tidak menggunakan haknya untuk memilih salah satu calon dalam pemilihan umum atau pun pemilihan presiden secara langsung. Mereka yang tidak menggunakan haknya untuk memilih ini mempunyai pelbagai alasan; diantaranya, merasa tidak terwakili oleh calon atau partai yang ada, merasa tidak ada pilihan sama sekali, atau pun sebagai bentuk protes dan refleksi ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada.

Golongan putih adalah mereka yang memilih untuk tidak memilih.

Wawancara saya dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka

Memang keberadaan golongan putih yang semakin hari bertambah besar jumlahnya sungguh merisaukan bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Tengoklah tingkat keikutsertaan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang terus merosot. Malah di beberapa daerah data menunjukkan rakyat yang memilih untuk tidak memilih bisa mencapai antara 30% hingga 40%. Sebelum pemilihan di Jawa Tengah, masih segar di ingatan kita, jumlah GOLPUT di pilkada Jawa Barat juga mencapai 35%. Setelah itu, dalam pemilihan di Sumatera Utara, 43% penduduk di sana juga memilih tidak menggunakan haknya untuk mencoblos alias GOLPUT. Malah di ibu kota republik, Jakarta, setali tiga uang, hanya 60,8 persen penduduk yang ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Artinya, 39,2% penduduk bandar raya Jakarta memilih menjadi Golongan Putih.

Mereka, yang GOLPUT, seolah tidak peduli dengan hiruk pikuk politik di negara ini. Atau memang betul mereka sudah apatis, bahwa memilih yang berarti memberi mandat kepada seseorang atau partai politik untuk mengurus negara ini tidak ada gunanya?Toh, pikir mereka, siapapun yang terpilih menjadi presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, tidak akan mampu mengubah keadaan. Tidak mampu membawa Indonesia keluar dari kegawatan dan kemiskinan. Mereka pun sudah lelah dan bosan dengan janji-janji politik yang tidak pernah ditepati.

Jadi apakah wacana golput itu akan memperoleh sambutan dari rakyat?

Wawancara saya dengan Menteri Pertahanan/ Panglima TNI Jend. TNI. Wiranto

Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, mengatakan fenomena golput akan menjadi simbol perlawanan diam dari rakyat Indonesia atas situasi yang bertambah buruk. Perlawanan diam, dengan memilih menjadi golput ini juga bisa menjadi simbol keputusasaan rakyat kepada para pemimpin dan ketidakpercayaan rakyat kepada partai politik. Perlawanan diam ini justru bisa jadi lebih berbahaya dari demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa atau pihak lain. Dan bukan tidak mungkin jika perlawanan diam itu bertemu kepentingan dengan gerakan mahasiswa akibatnya bisa sangat buruk bagi pemerintahan yang tengah berkuasa.

Saya sendiri sudah lama menjadi bagian dari orang yang memilih untuk tidak memilih. Baru 1 kali saya mengikuti pemilu dengan mencoblos ketika saya masih sekolah di SMA. Setelah itu saya tidak pernah lagi menggunakan hak saya untuk memilih. Dulu, alasan saya sederhana saja. Saya merasa tidak punya pilihan. Saya merasa siapapun yang saya pilih tidak akan mampu membuat rakyat republic ini lebih sejahtera, malah mereka akan lebih asyik menyejahterakan diri, keluarganya, atapun kroni-kroninya dan kelompok (partai)-nya.

Wawancara saya dengang Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden

Ternyata belakangan alasan untuk tidak memilih menjadi lebih sederhana lagi. Karena sebagai jurnalis saya merasa harus tetap independen, non partisan, jadi saya tidak boleh terlibat secara emosianal sekali pun dengan tokoh atau partai politik yang mana pun. Saya memilih tidak memilih agar saya tetap dapat melihat dan melaporkan proses demokrasi secara lebih obyektif dan jujur. Tanpa keberpihakan. Saya memilih tidak memilih agar saya tetapi merasa sama dekatnya dengan presiden yang manapun, partai politik yang manapun. Tentu saya tak perlu menyalahkan mereka, juga teman-teman jurnalis, yang memilih menggunakan hak memberi dukungan kepada calon atau partai tertentu. Bagaimana pun kita juga harus lebih arif menyikapi jurnalis atau media yang condong mendukung calon atau partai tertentu. Karena semua itu adalah sebuah pilihan. Demokrasi memang menawarkan pelbagai pilihan, dan semuanya adalah pilihan yang sah.

Memilih untuk tidak memilih juga merupakan sebuah pilihan yang sah.

Didik Budiarto

http://didikbudiarto.com

http://didikbudiarto.wordpress.com

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s