Indonesia protes landasan helikopter M’sia di perbatasan

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membenarkan adanya penemuan landasan helikopter (helipad) di perbatasan Malaysia-Indonesia, yang lokasinya berdekatan dengan Taman Nasional Betung Kerihun, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Keberadaan helipad itu baru diketahui oleh pihak Indonesia pertengahan bulan April lalu. Polisi hutan Taman Nasional Betung Karihun (TNBK) menemukan helipad yang terletak 7 meter dari perbatasan Indonesia, saat mengawasi kawasan (TNBK). “Kami besama instansi terkait sudah menyelidiki adanya helipad tersebut,” kata juru bicara TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen.

Untuk sementara ini landasan helikopter tersebut akan menjadi barang bukti, dan segera ditindaklanjuti. “Karena yang ditemukan itu hanya helipad, bukan pilot dan helikopternya, maka domain penyelidikan tidak hanya pada TNI semata, tapi juga melibatkan instansi lain,” jelasnya.

Reaksi keras segera muncul di Jakarta, terutama dari Dewan Perwakilan Rakyat. Malah beberapa politisi di sana mendesak pemerintah Indonesia segera menyampaikan protes resmi kepada pemerintah Malaysia atas pelanggaran ini. Berdasarkan akta persepahaman bersama, di sekitar garis perbatasan kedua negara tidak boleh ada bangunan atau kegiatan militer.

Ali Mochtar Ngabalin, Anggota DPR dari Partai Bulan Bintang mengatakan bahwa Malaysia sudah sangat sering melakukan pelanggaran di perbatadsan. “Kita keberatan. Malaysia memang sering membuka peluang-peluang (sengketa), dan kita akan protes,” kata Ngabalin.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia justru mengatakan bahwa kasus ini akan dibicarakan dalam pertemuan JBC (Joint Border Comission), apakah memang benar ada pelanggaran dalam kasus ini. JBC pula yang akan menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Sementara itu Atase Pertahanan Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, Kolonel Moh. Ramli Jaafar, mengatakan bahwa pembangunan landasan helikopter itu sudah sepengetahuan kedua negara. “Setahu saya sudah,” kata Kolonel Ramli. Ia juga mengakui bahwa berdasarkan akta persepahaman Sosek Malindo 1967 memang dalam area 2 kilometer di sepanjang sempadan tidak boleg ada bangunan, tetapi ia juga berkata bahwa pembangunan helipad itu untuk kepentingan pengangkutan bahan-bahan untuk batas sempadan. Landasan itu pun hanya bersifat sementara, dan segera dibongkar bila tak digunakan lagi.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s