Preman Berjubah, Pemerintah dan Ahmadiyah

Bunuh, bunuh, bunuh, BUNUH! PERANGI AHMADIYAH, BUNUH AHMADIYAH, BERSIHKAN
AHMADIYAH DARI INDONESIA! Ahmadiyah halal darahnya! Persetan HAM! Tai
kucing HAM! Allahu Akbar”

Kalimat-kalimat penuh kebencian itu dilontarkan Sobri Lubis. Dia adalah
seorang tokoh Front Pembela Islam (FPI) yang berpidato dalam tabligh akbar
di Banjar, Jawa Barat, 14 Februari 2008.

Saya memiliki rekaman pidatonya saat Sobri tampil dengan didampingi
beberapa tokoh lainnya di hadapan ribuan umat Islam. Selain Sobri, ada
pula Ir. M. Khattath, pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia, yang dengan lebih
tenang — dan dengan senyum dinginnya — menyatakan bila pengikut
Ahmadiyah tidak mau bertobat, hukumannya mati. Juga ada Abu Bakar Baasyir
yang juga dengan tenang menyatakan hukuman bagi nabi palsu sederhana:
kalau ditemukan, tangkap, potong leher.

Kutipan-kutipan di atas sengaja diangkat untuk menunjukkan bahwa
pembicaraan mengenai masih adanya gerakan-gerakan radikal yang
menghalalkan kekerasan dalam umat Islam di Indonesia bukanlah omong
kosong. Inilah kalangan yang atas nama agama merasa berhak menghabisi
mereka yang berada di luar kelompoknya. Dalam kasus terakhir ini, mereka
secara bergelombang berusaha memaksa pemerintah untuk tunduk pada
keyakinan mereka: bubarkan Ahmadiyah, nyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran
terlarang, paksa mereka tobat!

Kalau pemerintah tidak mau membubarkan, bagaimana? Di sini, pantas lagi
dikutip pernyataan seorang aktivis yang menyebut dirinya Panglima Gerakan
Umat Islam Indonesia (GUII). Bernama asli Abdul Haris Umarela, orang yang
sekarang mengubah namanya menjadi Abdurrahman Assegaf itu berfatwa: ”Darah
Ahmadiyah halal,” Lalu, Umarela ini berkata pula: ”Insya Allah, dalam
waktu dekat, bila pemerintah tidak menutup Ahmadiyah, jangan kami
disalahkan bila kami akan memberantas mereka …”

Saya bukan penganut Ahmadiyah. Saya duga sebagian besar dari pembaca
artikel ini bukanlah penganut Ahmadiyah. Tapi saya ingin mengingatkan Anda
semua untuk melihat ancaman yang sangat nyata dari kelompok-kelompok
preman berjubah – dengan menggunakan istilah Ahmad Syafii Maarif –
tersebut terhadap pertama-tama, Ahmadiyah, dan juga pada gilirannya nanti,
pada keragaman dalam Islam dan juga kebhinekaan di negara ini.

Dalam kasus Ahmadiyah ini, suasananya menjadi lebih menakutkan karena
gerakan radikal ini Islam memanfaatkan MUI yang memang kerap dijadikan
rujukan dalam soal-soal keislaman. Dan lebih menakutkan lagi kemudian
karena mereka sudah memanfaatkan tangan-tangan negara seperti Bakorpakem,
yang melalui sebuah proses pemantauan yang tak memiliki pertanggungjawaban
publik yang jelas, menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah memang ajaran yang
sesat.

Saat ni, pemerintah belum mengeluarkan kata akhir. Surat Keputusan Bersama
(SKB) yang ditunggu-tunggu kaum radikal itu belum lagi disahkan. Tapi,
dalam waktu yang sempit ini, mari kita mengingatkan bahwa bila bila
pembubaran Ahmadiyah terwujud maka sebenarnya kita sedang membiarkan
terjadinya penzaliman terhadap jutaan warga Indonesia serta mmbiarkan
kekuatan anti-demokrasi berkedok agama unjuk gigi mengarahkan politik di
negara ini.

Adalah sangat penting bahwa seluruh bangsa di negara ini diyakini bahwa
ini adalah negara hukum yang tidak bersikap diskriminatif. Kaum preman
berjubah itu memang bisa saja berteriak, “Tai kucing itu HAM!”
Masalahnya, mereka harus sadar bahwa, terlepas dari senang atau tidak,
Indonesia adalah sebuah negara hukum yang percaya pada perlindungan HAM
sebagaimana tertuang dalm deklarasi Universal HAM dan UUD 1945. Banyak
dari para ulama itu juga berargumen bahwa di negara-negara seperti
Pakistan dan Saudi Arabia, Ahmadiyah dilarang. Para ulama yang buicara
seperti itu lupa dua negara itu adalah negara Islam. Indonesia bukan.

Karena itu alasan untuk membubarkan sebuah ajaran – kalau itu memang bisa
dilakukan – haruslah merujuk pada konstitusi. Dalam hal ini, terlepas dari
para ulama MUI bilang apa, tak ada alasan untuk membubarkan Ahmadiyah.
Kalau saja Ahmadiyah adalah sebuah gerakan yang memprovokasi kekerasan dan
mendorong para pengikutnya menyerang pihak lain, organisasi itu sebaiknya
memang dibubarkan. Masalahnya, Ahmadiyah tidak bergaya begitu.

Ahmdiyah itu sudah ada di Indonesia sejak 1920an. Pernahkah kita mendengar
mereka melakukan aksi kekerasan dan menyerang pihak lain? Tidak. Dan ini
bisa dijelaskan dengan merujuk pada salah satu dasar ajaran Ahmadiyah.
Mereka memang anti menggunakan kekerasan untuk memperjuangkan Islam.
Istilah jihad dalam komunitas Ahmadiyah dipercaya sebagai penyebaran
ajaran dengan cara dakwah dan persuasif. Justru karena sikap
anti-kekerasan inilah, Ahmadiyah dulu kerap dituduh sebagai gerakan pro
kaum penjajah Barat.

Secara ironis harus ditunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini,
umat Ahamdiyah justru menjadi korban penindasan oleh kekuatan-kekuatan
yang melecehkan hukum dan pemerintah. Permukiman mereka dihancurkan,
mereka diusir dan sebagian sampai sekarang harus ditempat pengungsian,
masjid-masjid mereka diluluhlantakkan, secara fisik warga Ahmadiyah
dipukuli, diteror. Dalam hal ini, sangat tidak masuk di akal bila
dikatakan bahwa Ahmadiyah meresahkan masyarakat karena tindakan-tindakan
mereka.

Karena itu, satu-satunya alasan untuk mempersoalkan kehadiran Ahmadiyah
adalah soal penafsiran Islam. MUI memang sudah mengeluarkan fatwa yang
menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Dalam konteks demokrasi,
mereka tentu berhak untuk mengeluarkan pernyataan semacam itu. Tapi itu
tentu saja sebatas penilaian sejumlah ulama yang selalu mungkin salah.
Bukankah untuk menentukan kapan Iedul Fitri saja, ulama bisa berbeda
pendapat?

Celakanya, sebagian pihak berusaha meyakinkan orang bahwa karena MUI sudah
berkesimpulan begitu, itulah kebenaran absolut. Ini menggelikan.
Seandainya kita sempat membaca beragam ensiklopedi otoritatif di berbagai
negara, terbaca jelas bahwa Ahmadiyah senantiasa dianggap sebagai sebuah
aliran dalam Islam. Ensiklopedi Islam yang disusun Prof. Dr. Azyumardi
Azra saja jelas-jelas menulis Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Kalau
Ahmadiyah memang sebuah aliran yang mengada-ada, masakan di dunia ada
puluhan juta umat Ahamdiyah?

Perdebatan soal Ahmadiyah adalah murni soal penafsiran. Ahmadiyah
sepenuhnya mengakui rukun Islam dan rukun iman, sebagaimana diyakini
mayoritas umat Islam lainnya. Ahmadiyah mengakui Muhammad SAW sebagai
rasul terakhir dan Al-Qur’an sebagai kitab suci mereka. Namun penganut
Ahmadiyah juga meyakini bahwa di abad 19 lalu, lahir Mirza Ghulam Ahmad
yang kemudian menerima wahyu dari Allah untuk merevitalisasi ajaran-ajaran
yang dibawa Nabi Muhammad itu untuk menyelamatkan dunia Islam yang saat
itu sedang terpuruk. Karena itulah, umat Ahmadiyah meyakini Gulam Ahmad
sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah dalam Al-Qur’an.

Semua penganut Ahmadiyah tidak percaya bahwa Ghulam Ahmad sejajar dengan
Nabi Muhammad dan rasul-rasul lainnya. Mereka hanya percaya bahwa 6-7 abad
setelah Nabi Muhamad wafat, Allah menununjuk seorang terpilih – yakni
Ghulam Ahmad – untuk memimpin umat Islam meraih kembali kejayaan Islam.

Para ulama di MUI itu bisa saja tidak percaya dengan segenap klaim itu. Tapi
di sini kita masuk dalam tataran penafsiran dan keyakinan. Selama seabad
terakhir debat tentang kesahihan klaim Ghulam Ahmad merupakan salah satu
isu yang penting dan terus hidup dalam dunia Islam. Tidak pernah ditemukan
titik temu. Sekarang pertanyaannya, kalau ada perselisihan penafsiran
dalam sebuah agama, pantaskah pemerintah campur tangan dan menentukan
panafsiran mana yang benar?

Eropa pernah memberi pelajaran yang sangat baik soal ini. Sekitar sepuluh
abad yang lalu, para pemuka gereja diberi kewenangan seperti yang dimiliki
MUI dalam kasus Ahmadiyah ini. Para petinggi gereja saat itu memiliki
kewenangan untuk memfatwakan siapa yang disebut sebagai menyimpang dari
ajaran Kristen dan dengan itu dapat menggunakan negara untuk menghukum
mereka yang dinyatakan para petinggi agama itu sebagai murtad, kafir, dan
sesat.

Karena hubungan negara dan agama yang mesra dan saling memanfaatkan ini
Eropa mengalami abad-abad kegelapan terburuknya, yang diwarnai dengan
penindasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, penzaliman mereka yang
berada di luar ajaran Kristen resmi. Eropa terpuruk ketika petinggi agama
berkuasa.

Kita tahu semua, abad kegelapan itu juga sekaligus adalah abad
keterbelakangan Eropa. Di bawah para petinggi agama yang dengan yakin
merasa menjalankan amanat Tuhan untuk menjaga kesucian dunia, rakyat hidup
dalam ketakutan – takut berpikir, berbicara, mencari ilmu pengetahuan,
berkarya. Lebih buruknya lagi, tatkala tahu bahwa tidak ada kontrol
terhadap mereka, para petinggi agama itu justru kemudian menyalahgunakan
kekuasaannya untuk mengangkangi berbagai kenikmatan duniawi. Mereka
menjadi korup!

Karena konteks itulah, setelah abad itu dilalui, Eropa tidak pernah lagi
memberikan ruang bagi para petinggi agama untuk mengambil keputusan dalam
kehidupan politik. Dalam demokrasi, agama adalah agama, negara adalah
negara. Agama disingkirkan karena dianggap tidak memberi ruang bagi hak
untuk memiliki keragaman pendapat – sesuatu yang justru sangat esensial
dalam demokrasi yang menghormati hak-hak asasi manusia.

Ini yang sekarang persis terlihat dalam kasus gerombolan ’preman berjubah’
di Indonesia ini. Mereka nampaknya percaya bisa menyetir negara ini sesuai
dengan tafsiran sempit mereka. Mereka seperti bermimpi bisa menempati
kedudukan menakutkan para petinggi gereja abad kegelapan yang justru
adalah pangkal keterbelakangan Eropa.

Sekarang, semua bergantung kepada pemerintah. Secara sederhana, ada kubu
pilihan. Yang satu adalah kubu yang menghalalkan kekerasan atas nama
agama, yang percaya pada gagasan yang menolak keberagaman, gagasan bahwa
hanya ada satu tafsiran tunggal seraya meniadakan yang lain. Di sisi lain,
ada kubu yang percaya pada arti penting hak asasi manusia, pada hak
berbeda pendapat dan keyakinan, serta hidup dalam suasana yang tidak
merestui kekerasan.

Semoga pemerintah mengambil pilihan yang benar.

Ade Armando (dari Mediacare)

2 Comments

  1. utk Sdr Ade Armando,
    Bagaimana menurut Anda seandainya ada seorang laki2 pendatang baru yang kemudian hidup bertetangga dengan Anda, kemudian tidak lama dia mengaku-ngaku sebagai suami yang sah dari istri anda, dan secara terbuka mempublikasikan kepada tetangga anda dan orang2 yang lain bahwa dia adalah suami yang sah dari istri anda, dan dia pernah tidur bersama istri anda hingga tau detail seluk beluk mengenai istri anda, tapi Meskipun begitu dia tidak pernah mengganggu kehidupan Anda berdua secara fisik, dia hanya cuap2 dan dari cuap2 itu banyak orang yang terpengaruh dan percaya omongannya…
    bagaimana menurut Anda?
    seperti Itulah analogi posisi Ahmadiyah dalam mengacak2 rumah tangga Umat Islam…. mengaku2 Islam tapi sekaligus melecehkan dan merusak tatanan kepercayaan Umat Islam yang paling mendasar…

  2. Gampang saja jawabnya Islam itu bukan suami istri. Analogi ini sudah merusak islam. Islam itu milik Allah yang rumahnya LUAS seluruh langit dan BUMI. Tidak boleh ada yang berusaha menjadi Wakil Tuhan di rumah Allah yang luas itu. Silahkan bikin Kapling yang baik, tidak usah menganggu dengan cara paksa yang lain. Kalau mau jadi penghuni Rumah Allah yang luas silahkan jaga hubungan baik dengan tetangga tanpa main paksa dan cobalah untuk memahami cara berpikir orang lain.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s